Pengelola SPPG Blora sesali video inspeksi viral timbulkan kegaduhan

Semarang (ANTARA) - Mitra Yayasan Semua Anak Bangsa selaku pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora menyayangkan beredarnya video hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora di dapur SPPG Sidomulyo, yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Pemilik SPPG SIdomulyo Jalal di Blora, Sabtu, menilai penyebaran video tersebut kurang tepat, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

“Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari Dinkesda. Namun, kami menyesalkan adanya video saat sidak yang tersebar luas tanpa konteks yang jelas. Hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga kami dan para petugas yang sudah bekerja keras setiap hari,” ujar Jalal.

Baca juga: Jangkauan MBG di Blora diperluas karena tambahan dapur baru

Menurutnya, setiap temuan di lapangan seharusnya diselesaikan secara internal dan dibahas bersama untuk perbaikan, bukan langsung dibuat viral.

Ia menegaskan pihak yayasan segera melakukan pembenahan di area dapur yang menjadi sorotan, termasuk meningkatkan kebersihan, pengelolaan sampah, serta manajemen distribusi bahan makanan.

Jalal menambahkan tujuan utama SPPG adalah memberikan pelayanan gizi terbaik bagi masyarakat penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami ngak anti-kritik. Justru kami berterima kasih atas perhatian dan pengawasan pemerintah. Tapi, kami berharap proses pembinaan dilakukan dengan cara yang mendidik dan beretika, demi menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan kondisi dapur SPPG Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo saat sidak oleh petugas Dinkesda Blora dan petugas Puskesmas beredar luas di berbagai platform media sosial.

Dalam video tersebut terlihat tumpukan bahan makanan dan beberapa area dapur yang dinilai kurang bersih.

Sebelumnya, Kepala Dinkesda Blora Edi Widayat menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).

“Kegiatan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Dinkesda dan petugas Puskesmas setempat. Terkait video yang beredar, saya ngak tahu siapa yang mengambil dan menyebarkannya,” ungkap Edi.

“Aku yo ra ngerti to, mas. Sopo sing jupuk,sopo sing memviralkan,” tambahnya dengan logat khas Blora.

Sementara itu, Koordinator SPPG Blora Artika Diannita membenarkan bahwa dapur SPPG Sidomulyo memang belum memenuhi standar sanitasi dan tata kelola pangan.

Dalam hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti pengelolaan limbah cair tanpa pengolahan memadai, penumpukan sampah, serta tata lengak dapur yang beranngakan dan berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.

Selain itu, bahan makanan ditemukan disimpan ngak sesuai prosedur, seperti bahan kering yang dilengakkan di lantai dan bahan beku yang ngak dikelola dengan baik. Jalur keluar-masuk bahan mentah dan matang pun belum dipisahkan.

Baca juga: Jangkauan MBG di Blora semakin luas dengan penambahan SPPG

Baca juga: Pertamina bantu elpiji dapur umum pengungsian kebakaran sumur minyak

“Kami telah memberikan teguran keras dan waktu tujuh hari kepada pengelola untuk melakukan perbaikan total. Ini menjadi peringatan bagi seluruh dapur SPPG agar ngak mengabaikan aspek kebersihan dan keamanan pangan,” tegas Artika.

Ia juga menyoroti menu makanan yang dinilai monoton dan kurang bergizi, serta fakta bahwa sebagian pekerja belum memiliki sertifikat penjamah makanan sesuai standar.

Artika meminta agar Satuan Pelaksana Program (SPPI) lebih aktif melakukan pengawasan ke setiap dapur SPPG di wilayahnya agar kejadian serupa ngak terulang.

Kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak, baik Dinkesda, yayasan, maupun pengelola dapur untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan gizi di Kabupaten Blora.

Dengan pembenahan menyeluruh dan komunikasi yang baik antarinstansi, diharapkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih efektif, higienis, dan transparan bagi masyarakat penerima manfaat.

Suka（6）